Menko Airlangga: Negara Berkembang Harus Aktif Bentuk Tata Kelola Global
JURPOL.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan negara berkembang harus aktif terlibat dalam pembentukan tata kelola global agar kepentingannya tidak sekadar menjadi objek dari berbagai aturan internasional.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita,” ujar Airlangga, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, keterlibatan negara berkembang semakin penting di tengah perubahan lanskap geopolitik dan meningkatnya berbagai tantangan ekonomi global.
Indonesia, kata Airlangga, terus mendorong reformasi institusi multilateral agar lebih responsif terhadap perubahan global sekaligus mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil.
Reformasi tersebut mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta lembaga keuangan internasional (International Financial Institutions/IFIs).
Di bidang ekonomi, reformasi sistem multilateral dinilai penting menyusul meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta tekanan terhadap rantai pasok.
Indonesia mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan, sekaligus tetap memberikan ruang pembangunan bagi negara berkembang.
Agenda Strategis BRICS
Dalam Keketuaan India pada 2026, BRICS membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan kelembagaan, ekonomi dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, hingga energi, ketahanan pangan, digitalisasi, teknologi, perubahan iklim, dan lingkungan.
Di sektor ekonomi, pembahasan diarahkan pada penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang lebih tangguh, serta penguatan sistem perdagangan berbasis aturan.
Pada hari pertama KTT BRICS, Presiden Prabowo mengikuti sesi khusus negara anggota dengan tema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.”
Prabowo menekankan pentingnya membangun ketahanan secara berjenjang, dimulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, hingga berkembang menjadi ketahanan kolektif di tingkat global.
Ia juga menilai kekuatan kolektif BRICS dapat berkontribusi terhadap penguatan tata kelola global, ketahanan pangan dan energi, serta penciptaan peluang pembangunan.
“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, posisi BRICS yang mencakup pasar-pasar besar dan produsen energi utama dunia menciptakan kekuatan kolektif yang signifikan.
KTT BRICS 2026 akan berlanjut pada hari kedua dengan agenda bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” yang melibatkan negara anggota dan mitra BRICS.
